I. Fakta Fakta
Melaporkan pada Selasa 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB di ruang Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara II DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung audiensi sekitar 30 orang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab (Imam besar FPI) dengan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Desmon J. Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR RI).
A. Perwakilan GNPF MUI yang hadir antara lain :
1. Bachtiar Natir (Pembina GNPF MUI)
2. Ahmad Sobri Lubis (Ketua FPI)
3. Haris Ubaidilah (Bendum FPI)
4. Idrus Al-Habsyi (Pimpinan Lembaga Dakwah FPI)
5. KH. Husni Thamrin (Pimpinan Ponpes Al-Ikhyar Bogor)
6. Muhammad Al-Khathath (Sekjen FUI)
7. Munarman (Panglima FPI)
B. Adapun yang disampaikan antara lain sbb :
1. Habib Rizieq Syihab mengatakan antara lain :
Sebagaimana diketahui bahwa kemarin kami sudah mendatangi Mabes Polri. DI Mabes Polri ad dua langkah yang kami sampaikan yaitu informasi dan laporan Fokus laporan kami adalah terkait peristiwa 121 yang terjadi di Bandung.
Disini ingin kami sampaikan kepada Komisi III DPR RI, pertama tetang kronologis singkat apa yang terjadi di Bandung. Pada 12 Januari, saya dipanggil Polda Jabar untuk pemeriksaan sebagai saksi, terkait laporan Sukmawati yang melaporkan saya atas dugaan penistaan Pancasila.
Proses pemeriksaan berjalan sangat lancar, penyidik bersikap santun. Kemarin yang melakukan aksi bukan hanya FPI tetapi ada ormas Islam lain. Mereka ingin menunjukkan solidaritas. Sejak jam 6 pagi, disana sudah hadir cukup banyak, dari LSM GMBI, dimana Kapolda Jabar sudah mengakui kalau dia sebagai Ketua Pembinanya.
Saya kurang paham, bagaimana GMBI bisa hadir bahkan masuk ke dalam Polda Jabar, sementara kami tidak boleh masuk ke dalam areal Polda Jabar. Jadi cukup mengejutkan, mereka berlalu lalang di dalam Polda Jabar dan mereka berdiri di belakang pasukan pengaman, bahkan ada yang memegang senjata tajam.
Kalau Kapolda Jabar menyatakan tidak tahu menahu mengenai kehadiran Ormas GMBI, itu tidak bisa diterima. Sempat terjadi beberapa kali provokasi dari GMBI terhadap umat Islam, tetapi umat Islam tidak meladeni, karena tujuan kami datang bukan ingin merusak tetapi ingin menunjukkan solidaritas, dan ingin tahu perkembangan pemeriksaan saya.
Pada sekitar jam 16.00 WIB, saya meninggalkan Polda Jabar. Di pintu gerbang saya berdiri, memberitahukan kepada umat mengenai apa yang diminta penyidik, saya sampaikan bahwa saya diperiksa dengan baik. Kemudian saya ajak mereka pulang dengan tertib dan aman, damai menuju rumah masing-masing.
Dari pintu gerbang Polda sampai lampu merah, umat berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Saat itu saya pikir sudah tidak ada masalah. Kami kemudian berhenti di rumah makan Ampera untuk makan siang. Ternyata sementara kami makan, ada beberapa jamaah yang masih tertinggal di Polda Jabar. Ada yang masih menunggu temannya, ada yang terkena macet, tiba-tiba dari kepolisian membuka barikade. Kita ketahui bahwa orang-orang GMBI dari pagi berada di belakang polisi di Polda.
Setelah barikade dibuka, orang-orang GMBI melakukan sweeping terhadap umat Islam yang tertinggal. Mereka hancurkan mobil dan motornya, dan mereka aniaya salah satu ustad yang dari Bogor. Kami yang sedang makan tidak tahu kejadian tersebut. Gerombolan ini terus mensweeping, termasuk berencana datang ke rumah makan Ampera.
Dua sampai tiga menit setelah kami meninggalkan rumah makan Ampera, gerombolan GMBI datang. Begitu kami sudah masuk tol arah Jakarta, baru kami mendapatkan SMS, WA dan gambar mengenai apa yang terjadi. Kami minta laskar untuk kembali menyelamatkan yang luka-luka.
Yang ingin kami tekankan adalah, bahwa sweeping yang mereka lakukan dan penyaniayaan yang mereka lakukan adalah fakta, dan itu dilakukan di depan aparat kepolisian, tetapi tidak satupun yang pelaku yang ditangkap.
Kapolda Jabar malah mengatakan kalau saya tidak kooperatif. Ini pernyataan sangat berbahaya. Kapolda juga mengatakan tidak ada tindakan anarkhis yang dilakukan oleh GMBI. Yang lucu lagi, Kapolda Jabar mengatakan kalau FPI yang anarkhis.
Baru saja Presiden Joko Widodo untuk melawan berita hoax, tapi sekarang justru dari kepolisian yang membuat berita hoax, yang memberitakan bahwa Muhammadiyah mengecam FPI.
Yang kami laporkan ke Mabes polri adalah masalah ini, kami laporkan ke Propam, agar Kapolda Jabar diperiksa karena menjadi Pembina gerombolan preman di GMBI. Kedua, ada dugaan bahwa Kapolda Jabar selaku pembina GMBI sengaja mengerahkan anggota GMBI daerah untuk menghadang saya. Tetapi karena banyak umat Islam yang ngumpul, mereka tidak berani. Mereka baru berani melakukan sweeping, kepada umat yang tertinggal.
Kami juga melaporkan Ketua Umum GMBI dan seluruh anggota GMBI yang terlibat penyerangan tersebut. Ini sudah kami buat laporan secara resmi di Mabes Polri. Kami mencium ada gerakan siluman yang sengaja mendorong LSM di daerah untuk melakukan demo ke DPRD yang meminta DPRD untuk membubarkan FPI.
Bahkan tidak sampai disitu, pimpinana GNPF MUI mulai dicari-cari celah kesalahan. Seperti Ustad Bachtiar Nasir. Lembaga Ustad Bachtiar Nasir, sering memberikan bantuan kemanusiaan. Tiba-tiba ada satu pernyataan dari Densus 88 yang mengait-ngaitkan dana dari Ustad Bachtiar Nasir untuk membantu ISIS. Kemudian juga Munarman, dicari-cari kira-kira apa kesalahannya. Demikian pula dengan saya. Contohnya persoalan protes keras saya terhadap logo yang mirip palu arit dalam uang rupiah.
Mestinya, kalau kami memprotes pidato Megawati, polisi menjembatani, memediasi. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tetapi kalau ibu Megawati yang salah, ya Ibu Megawati yang minta maaf. Selesai sudah. Tidak elok kalau ada saling lapor. Jadi tidak setiap ada masalah, kemudian laporan, dan proses. Masih banyak persoalan-persoalan lain.
Dulu ada kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Sukamawati, terbukti tetapi tidak naik ke pengadilan. Kemudian, waktu rombongan kami yang dipimpin oleh Ahmad Sobri Lubis kk mendarat di Bandara Tjilik Riwut, rombongan kami tidak bisa turun dari pesawat karena di bandara sudah dikepung oleh sekitar 2000 an preman yang mengatasnamakan orang Dayak, menggunakan aneka macam senjata. Ternyata setelah diselidiki, sehari sebelum mengepung bandara, para preman tersebut melakukan rapat di rumah dinas Gubernur Kalteng Teras Narang, dan sampai sekarang tidak di proses. Akun-akun Islam diberedel sementara akun-akun yang menyerang Islam melalui medsos tidak diapa-apakan.
Kami tidak punya sentimen pribadi dengan Ibu Megawati atau Sukmawati. Kami juga ingin meminta perhatian Komisi III terhadap kelompok nasionalis, yang ditangkap menjelang aksi 212 karena tuduhan makar. Mereka sebelum aksi, banyak menemui saya dan GNPF. Tidak pernah sekalipun mereka berbuat makar. Kami diskusi soal problem bangsa. Tidak ada permusuhan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Mereka adalah puta-putri terbaik bangsa. Kami berani memberikan kesaksian bahwa mereka tidak makar. Tidak ada satu ajakanpun untuk berbuat makar. Jadi kondisi ini sudah keterlaluan.
2. Munarman mengatakan :
Kami minta Komisi III betul betul mengawasi program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang dilaksanakan oleh Polri. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Salah satunya yang paling kentara adalah pola penyelesaian masalah dengan cara adu domba. Menyelesaikan masalah dengan mendatangkan kelompok lain. Sehingga menjadikan konflik horizontal. Kalau ini terus menerus dilakukan, ini saya kira pola yang tidak sehat. Kalau ini terus menerus dilakukan oleh oknumnya, ini justru akan membahayakan NKRI.
C. Tanggapan-tanggapan antara lain:
1. Dwi Ria Latifa (Fraksi PDIP) mengatakan :
Saya sepakat bahwa kita harus menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tidak ada kekerasan dan tidak ada anarkhisme. Saya memiliki kesamaan pendapat, siapapun yang dalam proses hukum, mari dihargai proses hukum yang ada. Saya ingin menanyakan, apa yang dimaksud pernyataan Habib Rizieq bahwa Pancasila Bung Karno letaknya di pantat?
Soal pidato Megawati, kita harus mencermati betul pidato Ibu Megawati. Saya hadir disana dan tahun betul bahwa pidato Ibu Megawati tidak menyinggung FPI dan tidak menyinggung umat Islam.
2. Hasrul Azwar (Fraksi PPP) mengatakan :
PPP merasa prihatin atas musibah yang dialami oleh FPI dengan harapan musibah ini. Kemudian fraksi PPP meyakini kebenarannya apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq. Kami yakin atas keterangan ini. Kami mau ada juga kontrol di daerah.
3. Muhammad Syafei (Fraksi Gerindra) mengatakan :
Kami apresiasi atas kunjungan para ustad dan habaib yang menyampaikan aspirasi. Apa yang disampaikan Habib Rizieq sudah menjadi pengetahuan bersama. Mari kita sama-sama memperjuangkan kebenaran. Polisi tugasnya bukan menakut-nakuti rakyat, bukan melindungi LSM tetapi melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Ketika masyarakat tidak merasakan itu, maka sungguh mulia kalau masyarakat menyampaikan hal ini ke DPR RI.
4. Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat)mengatakan :
Informasi ini akan menjadi masukan buat Komisi III, akan kami sampaikan ketika kami RDP dengan Kepolisian. Suka tidak suka, seolah-olah negara kita ada pembelahan antara muslim dengan nasionalis. Kemudian ada fakta juga di masyarakat seolah-olah kebhinekaan hanya milik salah satu kelompok. Pengelolaan negara bukan hanya menjadi kewajiban eksekutif atau legislatif tetapi seluruh komponen bangsa.
4. Daeng Muhammad (Fraksi PAN) mengatakan :
Ini akan menjadi catatan di Komisi III. Kalau bicara kebhinekaan, NKRI, Pancasila dan UUD 1945, itu sudah jelas dan tidak ada lagi perdebatan. Yang menjadi catatan, ada persoalan di negeri ini yang menjadi aneh, karena banyak elit di negara kita yang pernyataannya berbeda-beda. Yang satu bicara A, yang lain bicara B. Fraksi PAN mengusulkan kepada Komisi III, selain nanti akan mengundang Kapolri, undang pula Kapolda Jabar agar bisa menjelaskan permasalahannya.
5. Aboe Bakar Al-Habsyi (Fraksi PKS) mengatakan :
Saya mengapresiasi langkah-langkah GNPF MUI, yang melakukan langkah hukum dengan benar, sesuai prosedur. Selanjutnya Komisi III perlu memfollow up dengan baik. Saya lihat apa yang diungkapkan Habib Rizieq persis yang diucapkan beliau di berbagai ceramah. Kami berharap ketika Komisi III memanggil Kapolri, ada klarifikasi. Kami akan tanyakan satu persatu kepada Kapolri. Komisi harus mengawal masalah ini sampai selesai.
6. Desmon J. Mahesa(Wakil Komisi III DPR RI/ Fraksi Gerindra) mengatakan :
Tanggal 31 Januari 2017 Komisi III akan rapat dengan Kapolri, usulan untuk memanggil Kapolda Jabar akan kami lakukan.
Habib Rizieq Syihab :
Semua yang disampaikan oleh Komisi III sangat menggembirakan dan responsif. Soal pertanyaan Ibu Dwi Ria Latifa. Saya punya rekamannya secara utuh dan saya sudah nonton 10 kali agar tidak gagal paham, dan kesimpulan saya ada penistaan kepada agama dan penistaan terhadap suku bangsa. Soal benar atau tidak itu di pengadilan. Kalau saya didorong untuk melapor, apa boleh buat.
Soal cerama soal pancasila, saya tidak pernah dua menit, tetapi satu atau dua jam. Ibu harus mencari filmnya secara utuh agar tidak gagal paham. Dan untuk membuktikan benar-atau tidak, bisa di pengadilan.
Pukul 13.10 WIB audiensi selesai, Situasi kondusif.
Demikian dilaporkan.
Melaporkan pada Selasa 17 Januari 2017 pukul 11.15 WIB di ruang Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara II DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung audiensi sekitar 30 orang dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang dipimpin oleh Habib Rizieq Syihab (Imam besar FPI) dengan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Desmon J. Mahesa (Wakil Ketua Komisi III DPR RI).
A. Perwakilan GNPF MUI yang hadir antara lain :
1. Bachtiar Natir (Pembina GNPF MUI)
2. Ahmad Sobri Lubis (Ketua FPI)
3. Haris Ubaidilah (Bendum FPI)
4. Idrus Al-Habsyi (Pimpinan Lembaga Dakwah FPI)
5. KH. Husni Thamrin (Pimpinan Ponpes Al-Ikhyar Bogor)
6. Muhammad Al-Khathath (Sekjen FUI)
7. Munarman (Panglima FPI)
B. Adapun yang disampaikan antara lain sbb :
1. Habib Rizieq Syihab mengatakan antara lain :
Sebagaimana diketahui bahwa kemarin kami sudah mendatangi Mabes Polri. DI Mabes Polri ad dua langkah yang kami sampaikan yaitu informasi dan laporan Fokus laporan kami adalah terkait peristiwa 121 yang terjadi di Bandung.
Disini ingin kami sampaikan kepada Komisi III DPR RI, pertama tetang kronologis singkat apa yang terjadi di Bandung. Pada 12 Januari, saya dipanggil Polda Jabar untuk pemeriksaan sebagai saksi, terkait laporan Sukmawati yang melaporkan saya atas dugaan penistaan Pancasila.
Proses pemeriksaan berjalan sangat lancar, penyidik bersikap santun. Kemarin yang melakukan aksi bukan hanya FPI tetapi ada ormas Islam lain. Mereka ingin menunjukkan solidaritas. Sejak jam 6 pagi, disana sudah hadir cukup banyak, dari LSM GMBI, dimana Kapolda Jabar sudah mengakui kalau dia sebagai Ketua Pembinanya.
Saya kurang paham, bagaimana GMBI bisa hadir bahkan masuk ke dalam Polda Jabar, sementara kami tidak boleh masuk ke dalam areal Polda Jabar. Jadi cukup mengejutkan, mereka berlalu lalang di dalam Polda Jabar dan mereka berdiri di belakang pasukan pengaman, bahkan ada yang memegang senjata tajam.
Kalau Kapolda Jabar menyatakan tidak tahu menahu mengenai kehadiran Ormas GMBI, itu tidak bisa diterima. Sempat terjadi beberapa kali provokasi dari GMBI terhadap umat Islam, tetapi umat Islam tidak meladeni, karena tujuan kami datang bukan ingin merusak tetapi ingin menunjukkan solidaritas, dan ingin tahu perkembangan pemeriksaan saya.
Pada sekitar jam 16.00 WIB, saya meninggalkan Polda Jabar. Di pintu gerbang saya berdiri, memberitahukan kepada umat mengenai apa yang diminta penyidik, saya sampaikan bahwa saya diperiksa dengan baik. Kemudian saya ajak mereka pulang dengan tertib dan aman, damai menuju rumah masing-masing.
Dari pintu gerbang Polda sampai lampu merah, umat berangsur-angsur kembali ke rumah masing-masing. Saat itu saya pikir sudah tidak ada masalah. Kami kemudian berhenti di rumah makan Ampera untuk makan siang. Ternyata sementara kami makan, ada beberapa jamaah yang masih tertinggal di Polda Jabar. Ada yang masih menunggu temannya, ada yang terkena macet, tiba-tiba dari kepolisian membuka barikade. Kita ketahui bahwa orang-orang GMBI dari pagi berada di belakang polisi di Polda.
Setelah barikade dibuka, orang-orang GMBI melakukan sweeping terhadap umat Islam yang tertinggal. Mereka hancurkan mobil dan motornya, dan mereka aniaya salah satu ustad yang dari Bogor. Kami yang sedang makan tidak tahu kejadian tersebut. Gerombolan ini terus mensweeping, termasuk berencana datang ke rumah makan Ampera.
Dua sampai tiga menit setelah kami meninggalkan rumah makan Ampera, gerombolan GMBI datang. Begitu kami sudah masuk tol arah Jakarta, baru kami mendapatkan SMS, WA dan gambar mengenai apa yang terjadi. Kami minta laskar untuk kembali menyelamatkan yang luka-luka.
Yang ingin kami tekankan adalah, bahwa sweeping yang mereka lakukan dan penyaniayaan yang mereka lakukan adalah fakta, dan itu dilakukan di depan aparat kepolisian, tetapi tidak satupun yang pelaku yang ditangkap.
Kapolda Jabar malah mengatakan kalau saya tidak kooperatif. Ini pernyataan sangat berbahaya. Kapolda juga mengatakan tidak ada tindakan anarkhis yang dilakukan oleh GMBI. Yang lucu lagi, Kapolda Jabar mengatakan kalau FPI yang anarkhis.
Baru saja Presiden Joko Widodo untuk melawan berita hoax, tapi sekarang justru dari kepolisian yang membuat berita hoax, yang memberitakan bahwa Muhammadiyah mengecam FPI.
Yang kami laporkan ke Mabes polri adalah masalah ini, kami laporkan ke Propam, agar Kapolda Jabar diperiksa karena menjadi Pembina gerombolan preman di GMBI. Kedua, ada dugaan bahwa Kapolda Jabar selaku pembina GMBI sengaja mengerahkan anggota GMBI daerah untuk menghadang saya. Tetapi karena banyak umat Islam yang ngumpul, mereka tidak berani. Mereka baru berani melakukan sweeping, kepada umat yang tertinggal.
Kami juga melaporkan Ketua Umum GMBI dan seluruh anggota GMBI yang terlibat penyerangan tersebut. Ini sudah kami buat laporan secara resmi di Mabes Polri. Kami mencium ada gerakan siluman yang sengaja mendorong LSM di daerah untuk melakukan demo ke DPRD yang meminta DPRD untuk membubarkan FPI.
Bahkan tidak sampai disitu, pimpinana GNPF MUI mulai dicari-cari celah kesalahan. Seperti Ustad Bachtiar Nasir. Lembaga Ustad Bachtiar Nasir, sering memberikan bantuan kemanusiaan. Tiba-tiba ada satu pernyataan dari Densus 88 yang mengait-ngaitkan dana dari Ustad Bachtiar Nasir untuk membantu ISIS. Kemudian juga Munarman, dicari-cari kira-kira apa kesalahannya. Demikian pula dengan saya. Contohnya persoalan protes keras saya terhadap logo yang mirip palu arit dalam uang rupiah.
Mestinya, kalau kami memprotes pidato Megawati, polisi menjembatani, memediasi. Kalau kami salah, kami minta maaf. Tetapi kalau ibu Megawati yang salah, ya Ibu Megawati yang minta maaf. Selesai sudah. Tidak elok kalau ada saling lapor. Jadi tidak setiap ada masalah, kemudian laporan, dan proses. Masih banyak persoalan-persoalan lain.
Dulu ada kasus pemalsuan ijazah yang melibatkan Sukamawati, terbukti tetapi tidak naik ke pengadilan. Kemudian, waktu rombongan kami yang dipimpin oleh Ahmad Sobri Lubis kk mendarat di Bandara Tjilik Riwut, rombongan kami tidak bisa turun dari pesawat karena di bandara sudah dikepung oleh sekitar 2000 an preman yang mengatasnamakan orang Dayak, menggunakan aneka macam senjata. Ternyata setelah diselidiki, sehari sebelum mengepung bandara, para preman tersebut melakukan rapat di rumah dinas Gubernur Kalteng Teras Narang, dan sampai sekarang tidak di proses. Akun-akun Islam diberedel sementara akun-akun yang menyerang Islam melalui medsos tidak diapa-apakan.
Kami tidak punya sentimen pribadi dengan Ibu Megawati atau Sukmawati. Kami juga ingin meminta perhatian Komisi III terhadap kelompok nasionalis, yang ditangkap menjelang aksi 212 karena tuduhan makar. Mereka sebelum aksi, banyak menemui saya dan GNPF. Tidak pernah sekalipun mereka berbuat makar. Kami diskusi soal problem bangsa. Tidak ada permusuhan antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Mereka adalah puta-putri terbaik bangsa. Kami berani memberikan kesaksian bahwa mereka tidak makar. Tidak ada satu ajakanpun untuk berbuat makar. Jadi kondisi ini sudah keterlaluan.
2. Munarman mengatakan :
Kami minta Komisi III betul betul mengawasi program Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) yang dilaksanakan oleh Polri. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenangnya. Salah satunya yang paling kentara adalah pola penyelesaian masalah dengan cara adu domba. Menyelesaikan masalah dengan mendatangkan kelompok lain. Sehingga menjadikan konflik horizontal. Kalau ini terus menerus dilakukan, ini saya kira pola yang tidak sehat. Kalau ini terus menerus dilakukan oleh oknumnya, ini justru akan membahayakan NKRI.
C. Tanggapan-tanggapan antara lain:
1. Dwi Ria Latifa (Fraksi PDIP) mengatakan :
Saya sepakat bahwa kita harus menjaga Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Tidak ada kekerasan dan tidak ada anarkhisme. Saya memiliki kesamaan pendapat, siapapun yang dalam proses hukum, mari dihargai proses hukum yang ada. Saya ingin menanyakan, apa yang dimaksud pernyataan Habib Rizieq bahwa Pancasila Bung Karno letaknya di pantat?
Soal pidato Megawati, kita harus mencermati betul pidato Ibu Megawati. Saya hadir disana dan tahun betul bahwa pidato Ibu Megawati tidak menyinggung FPI dan tidak menyinggung umat Islam.
2. Hasrul Azwar (Fraksi PPP) mengatakan :
PPP merasa prihatin atas musibah yang dialami oleh FPI dengan harapan musibah ini. Kemudian fraksi PPP meyakini kebenarannya apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq. Kami yakin atas keterangan ini. Kami mau ada juga kontrol di daerah.
3. Muhammad Syafei (Fraksi Gerindra) mengatakan :
Kami apresiasi atas kunjungan para ustad dan habaib yang menyampaikan aspirasi. Apa yang disampaikan Habib Rizieq sudah menjadi pengetahuan bersama. Mari kita sama-sama memperjuangkan kebenaran. Polisi tugasnya bukan menakut-nakuti rakyat, bukan melindungi LSM tetapi melindungi, mengayomi dan melayani rakyat. Ketika masyarakat tidak merasakan itu, maka sungguh mulia kalau masyarakat menyampaikan hal ini ke DPR RI.
4. Didik Mukrianto (Fraksi Demokrat)mengatakan :
Informasi ini akan menjadi masukan buat Komisi III, akan kami sampaikan ketika kami RDP dengan Kepolisian. Suka tidak suka, seolah-olah negara kita ada pembelahan antara muslim dengan nasionalis. Kemudian ada fakta juga di masyarakat seolah-olah kebhinekaan hanya milik salah satu kelompok. Pengelolaan negara bukan hanya menjadi kewajiban eksekutif atau legislatif tetapi seluruh komponen bangsa.
4. Daeng Muhammad (Fraksi PAN) mengatakan :
Ini akan menjadi catatan di Komisi III. Kalau bicara kebhinekaan, NKRI, Pancasila dan UUD 1945, itu sudah jelas dan tidak ada lagi perdebatan. Yang menjadi catatan, ada persoalan di negeri ini yang menjadi aneh, karena banyak elit di negara kita yang pernyataannya berbeda-beda. Yang satu bicara A, yang lain bicara B. Fraksi PAN mengusulkan kepada Komisi III, selain nanti akan mengundang Kapolri, undang pula Kapolda Jabar agar bisa menjelaskan permasalahannya.
5. Aboe Bakar Al-Habsyi (Fraksi PKS) mengatakan :
Saya mengapresiasi langkah-langkah GNPF MUI, yang melakukan langkah hukum dengan benar, sesuai prosedur. Selanjutnya Komisi III perlu memfollow up dengan baik. Saya lihat apa yang diungkapkan Habib Rizieq persis yang diucapkan beliau di berbagai ceramah. Kami berharap ketika Komisi III memanggil Kapolri, ada klarifikasi. Kami akan tanyakan satu persatu kepada Kapolri. Komisi harus mengawal masalah ini sampai selesai.
6. Desmon J. Mahesa(Wakil Komisi III DPR RI/ Fraksi Gerindra) mengatakan :
Tanggal 31 Januari 2017 Komisi III akan rapat dengan Kapolri, usulan untuk memanggil Kapolda Jabar akan kami lakukan.
Habib Rizieq Syihab :
Semua yang disampaikan oleh Komisi III sangat menggembirakan dan responsif. Soal pertanyaan Ibu Dwi Ria Latifa. Saya punya rekamannya secara utuh dan saya sudah nonton 10 kali agar tidak gagal paham, dan kesimpulan saya ada penistaan kepada agama dan penistaan terhadap suku bangsa. Soal benar atau tidak itu di pengadilan. Kalau saya didorong untuk melapor, apa boleh buat.
Soal cerama soal pancasila, saya tidak pernah dua menit, tetapi satu atau dua jam. Ibu harus mencari filmnya secara utuh agar tidak gagal paham. Dan untuk membuktikan benar-atau tidak, bisa di pengadilan.
Pukul 13.10 WIB audiensi selesai, Situasi kondusif.
Demikian dilaporkan.
